Zonasi menjadi basis guru meningkatkan kompetensi di tahun 2019

Bandung (5/10), Usai acara sertijab, PPPPTK TK dan PLB dikunjungi oleh Bapak Murhariyanto, S. Sos, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dana Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan Program PKB bidang Taman Kanak-Kanak. Bersama Kepala Bidang  Pembinaan dan Ketenagaan dan Ibu Emma, beliau diterima oleh Kepala PPPPTK TK dan PLB, Bapak Drs. Sam Yhon, MM beserta jajarannya. Dalam sambutannya Kepala PPPPTK TK dan PLB menyampaikan ucapan selamat datang di kampus TKPLB Bandung dan menyampaikan mengenai beberapa hal kebijakan program untuk tahun 2018 dan tahun depan.

Di sisa waktu tahun 2018, sesuai arahan Bapak Dirjen GTK, pemerintah akan menyelesaikan masalah 21.021 pengawas yang belum bersertifikat dan sudah diangkat sebelum bulan Juli 2017. Melalui Program Penguatan Pengawas, para pengawas akan diundang diklat 71 JP dan akan mendapatkan sertifikat sebagai Pengawas setelah melalui proses diklat dan posttest. Pelaksanaan Program Penguatan Pengawas ini akan dilaksanakan oleh 12 PPPPTK selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjen GTK sesuai dengan wilayah perwalian masing-masing. Untuk PPPPTK TK dan PLB akan mejadi wali provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Untuk 532 pengawas yang belum bersertifikat dan diangkat setelah bulan Juli 2017, akan diselesaikan melalui Diklat Calon Pengawas dengan 171 JP dan dilaksanakan pada tahun 2019.

Program tahun 2019 mendatang, bentuk pelatihan akan mengikuti pola zonasi yang telah dilaksanakan tahun ini untuk PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau gugus kerja lainnya akan diidentifikasi di zona-zona yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Dan sesuai arahan Bapak Mendikbud, identifikasi penguatan atau pelatihan terhadap guru akan dianalisa berdasarkan hasil UNBK. Dengan demikian peningkatan hasil ujian akhir sekolah dapat efisien dan efektif ditangani pada zona tersebut. Maka daerah diminta pro aktif memperoleh agen-agen belajar yang tepat untuk menangani permasalahan di zona tersebut. Di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sendiri terdapat 12 PPPPTK sesuai bidang masing-masing yang dapat menangani guru-guru bidang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. PAra widyaoswara di masing-masing lembaga tersebut siap memberikan layanan kepada para guru-gurunya.

Pada kesempatan ini Bapak Muhariyanto juga menyampaikan berbagai permasalahan dan inovasi yang dilakukan di daerahnya. Salah satunya adalah memberikan gaji pada guru honorer sebesar 2,2 juta dan memberikan fasilitas sepeda motor sesuai kebutuhan medan lapangan menuju sekolah untuk guru yang mengajar di daerah sulit. Kendala yang dihadapi oleh DInas pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Paser cukup menantang, pengaruh politik dan tekanan dari berbagai pihak dalam menjalankan kebijakan cukup merepotkan, namun Bapak Kepala Dinas memiliki cara yang cukup jitu sehingga proses rotasi dan mutasi guru dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Proses rotasi dan mutasi tersebut sejalan dengan kebijakan pusat  yaitu Zonasi, sehingga diharapkan terjadi pemerataan mutu pembelajaran di sekolah dan menghilangkan emblem sekolah favorit dsb.

Mendengar penuturan Bapak Kepala Dinas, Bapak Sam Yhon mengacungkan jempol dan memuji inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam mengelola Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Paser. Ke depan diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser akan terus bekerjasama dan berinovasi dalam memberikan layanan pendidikan di daerahnya.

MARI GURU INDONESIA, KITA BERINOVASI TIADA HENTI !!!